Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menjelaskan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisa diungkap melalui analisis kekayaan dan gaya hidup seseorang.
Hal itu disampaikan Yunus saat menjadi ahli yang dihadirkan Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (24/8/2026).
Yunus mengatakan terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk membuktikan perkara TPPU, yakni melalui bukti langsung dan bukti tidak langsung.
Menurut dia, bukti langsung dapat diperoleh dengan menelusuri asal-usul harta kekayaan, pihak yang memberikan harta tersebut, serta kaitannya dengan tindak pidana tertentu.
Sementara itu, bukti tidak langsung dapat ditelusuri melalui analisis kekayaan bersih, pemasukan dan pengeluaran, hingga gaya hidup seseorang.
“Analisis mengenai kekayaan bersih seseorang, berapa aset, berapa pengeluarannya net-nya, atau dengan pendekatan pemasukan dan pengeluaran. Kalau ada jomplang antara pemasukan sedikit, pengeluaran besar berarti ada sumber tidak sah,” kata Yunus.
Yunus mengatakan, pola hidup seseorang juga dapat menjadi indikator awal untuk menelusuri dugaan adanya harta yang berasal dari sumber tidak sah.
Dia mencontohkan pendekatan lifestyle analysis yang digunakan dalam mengungkap perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.
“Seperti dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, gaji segini, kedudukan enggak begitu tinggi, tapi kok lifestyle-nya luar biasa, itu akan memberikan indikasi ada sumber lain tidak sah,” ujar Yunus.
Menurut Yunus, ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dengan jumlah aset maupun gaya hidup seseorang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri sumber kekayaan tersebut.
Namun, dia menegaskan analisis kekayaan dan gaya hidup tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk membuktikan seseorang melakukan TPPU.
Yunus mengatakan hasil analisis tersebut harus diperkuat dengan alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Dia merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti dalam perkara pidana.
Alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.
Dengan demikian, menurut Yunus, ketidaksesuaian antara penghasilan, kekayaan, dan gaya hidup seseorang dapat menjadi pintu masuk penyidik untuk menelusuri dugaan TPPU.
Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain dalam proses hukum.
