Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Ubaid mempertanyakan skema pembiayaan MBG setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemerintah tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai program tersebut.
Menurut Ubaid, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai skema pembiayaan MBG, termasuk kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut.
“Putusan MK kan menyebutkan MBG tidak boleh menggunakan dana pendidikan. Jadi, skemanya bagaimana, biaya, harus ada refocusing tidak hanya di kota-kota, tetapi di daerah-daerah dengan stunting tinggi,”
kata Ubaid kepada Probusmedia, Sabtu (15/8/2026).
Dia menilai pemerintah perlu mengarahkan program MBG ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Namun, Ubaid menyayangkan Prabowo tidak membahas persoalan skema pembiayaan tersebut dalam pidato kenegaraannya di hadapan MPR.
“Saya pikir tidak membahas persoalan ini. Padahal, ini yang penting,” ujarnya.
Ubaid juga menilai pidato Prabowo mengenai MBG belum menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melanjutkan program MBG dengan perbaikan dan efisiensi.
Presiden juga mengaitkan keberlanjutan MBG dengan upaya mengatasi persoalan stunting.
Namun, Ubaid menilai pemerintah lebih banyak menekankan target dan janji politik mengenai pemenuhan gizi anak daripada membahas persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG.
“Menurut saya, pidato Presiden terkait MBG ini tidak berdasarkan fakta yang hari ini terjadi di lapangan, tetapi lebih ke ambisi politik, ambisi janji-janji yang selalu diomongkan soal gizi anak-anak,” kata Ubaid.
