Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mengkhawatirkan, Sabtu (22/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan setelah kondisi karhutla di sejumlah wilayah disebut semakin parah, bahkan digambarkan Kalimantan seperti setengah ‘neraka’ akibat kepungan api dan asap.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo akan melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memimpin penanganan karhutla secara serentak.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden kepada jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan di empat provinsi terdampak.
“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Sabtu.
Sehari sebelumnya, Prabowo telah membagi tugas kepada pimpinan TNI dan Polri untuk turun bersama pemerintah daerah serta masyarakat menangani karhutla.
Pembagian tugas itu diarahkan agar respons di lapangan berlangsung cepat, terpadu, dan serentak.
“Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ujar Teddy.
Di Kalimantan Barat, penanganan karhutla ditugaskan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo untuk memimpin penanganan di lapangan.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, bersama Asisten Utama Operasi Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat ditugaskan turun langsung menangani kebakaran.
Kepala Negara meminta seluruh jajaran bergerak secepat mungkin agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas secara normal.
Pemerintah juga menegaskan setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam penanganan karhutla harus diproses secara tegas.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teddy.
Menurut Teddy, kehadiran langsung Prabowo di Kalimantan menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mempercepat pengendalian karhutla yang telah mengganggu kehidupan masyarakat.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, kunjungan tersebut juga menegaskan bahwa penanganan kebakaran harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut kondisi Kalimantan saat ini sudah seperti setengah ‘neraka’ karena karhutla yang semakin parah.
Dia pun mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional,” kata Daniel, Jumat (21/8/2026).
Daniel menilai karhutla tidak lagi sekadar persoalan kebakaran karena dampaknya telah menjalar ke berbagai aktivitas masyarakat.
Penurunan kualitas udara dan kepungan asap membuat mobilitas warga ikut terganggu, terutama di wilayah dengan kondisi paling parah.
Di sejumlah lokasi terdampak, jarak pandang bahkan dilaporkan hanya sekitar 10 meter. Kondisi tersebut berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan transportasi, termasuk di Banjarbaru serta sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
