Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, berlangsung dengan cara berbeda pada Senin (17/8/2026).
Warga dan petani memilih menggelar Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sembari menyuarakan pentingnya menjaga ruang hidup dan kedaulatan masyarakat.
Upacara tersebut dipimpin Gunretno, tokoh masyarakat adat Sedulur Sikep di kawasan Pegunungan Kendeng, dan diikuti warga serta petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).
Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang pertemuan bagi kelompok masyarakat sipil yang selama ini memperjuangkan kepentingan warga dan kelestarian lingkungan.
Selama lebih dari dua dekade, masyarakat Pegunungan Kendeng terus mempertahankan wilayah mereka dari aktivitas penambangan batuan karst yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta keberlangsungan ruang hidup warga.
Bagi mereka, mempertahankan kawasan karst bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan bagian dari perjuangan mempertahankan hak masyarakat atas kehidupan yang layak.
“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila agar tidak sekadar menjadi teks,” kata Gunretno dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Upacara Rakyat juga menjadi ajang berkumpulnya berbagai elemen masyarakat sipil yang membawa isu dan kepentingan serupa.
Kehadiran mereka menunjukkan adanya upaya membangun jejaring gerakan rakyat di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Dari Kabinet Bayangan, hadir Bhima Yudhistira selaku Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Media Askar selaku Menteri Perekonomian, Nabiyla Risfa Izzati selaku Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah selaku Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.
Kehadiran sejumlah tokoh tersebut memperluas ruang dialog antara gerakan masyarakat dan kelompok yang menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.
Ia menekankan pentingnya membangun hubungan antarkelompok agar berbagai perjuangan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.
Konferensi Republik turut ambil bagian melalui Yanuar Nugroho dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), termasuk Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, juga hadir bersama warga dalam Upacara Rakyat.
Bivitri menilai kekuatan masyarakat sipil untuk bersatu semakin dibutuhkan ketika berbagai persoalan nasional berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” ujarnya.
Yanuar memandang kehadiran dalam Upacara Rakyat sebagai bagian dari usaha memperluas makna kemerdekaan dari sekadar peringatan seremonial.
“Terlibat dalam upaya warga berarti memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depan mereka sendiri,” katanya.
Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak seharusnya hanya dipahami berdasarkan perspektif pemerintah atau negara.
“Perlu menghidupkan bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” ujarnya.
Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, turut hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru.
Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang serta pengurus Masjid Nurul Asri.
Upacara Rakyat digelar sebagai simbol pertemuan berbagai kelompok yang menginginkan perubahan dan perbaikan setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Bagi para peserta, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni, tetapi harus tercermin dalam kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan menentukan arah masa depannya.
Para peserta juga menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap semakin membebani masyarakat di tingkat desa.
Isu yang disoroti antara lain penggunaan hingga 70 persen dana desa untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), beban kerja dan pemenuhan hak penghasilan aparatur sipil negara, hingga persoalan penanganan bencana dan kerusakan lingkungan yang dinilai belum optimal akibat kebijakan alokasi anggaran.
Pati kemudian menjadi salah satu ruang pertemuan warga dan kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat perjuangan atas kedaulatan rakyat.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah memperoleh mandat dari masyarakat dan berkewajiban mengelola negara berdasarkan kepentingan rakyat.
Bagi peserta Upacara Rakyat, kekuasaan tidak seharusnya membuat pemerintah berjalan tanpa mendengar suara masyarakat.
Pemerintah dipandang sebagai pengelola sekaligus penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang dapat menentukan arah kehidupan warga tanpa mempertimbangkan kehendak mereka.
