JAKARTA, Probusmedia — Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai manfaat program makan bergizi gratis (MBG) belum terlihat nyata, meski telah menyerap anggaran besar di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S mengatakan hingga saat ini belum ada data evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan dampak MBG terhadap kesehatan anak.
Baca juga:
5 Kawasan Peternakan Dikebut untuk MBGDi sisi lain, program tersebut telah menyerap anggaran besar dan menghadapi sejumlah risiko dalam pelaksanaannya, termasuk kasus keracunan makanan.
“Jadi, sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, biaya dan risikonya jelas,”
kata Akbar dalam diskusi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan dikutip Kamis (15/10/2026).
Akbar juga menyoroti desain program MBG yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan sasaran penanganan stunting.
Menurut dia, penanganan stunting semestinya berfokus pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Sementara itu, penerima MBG mencakup anak-anak usia sekolah, termasuk siswa SMP dan SMA.
“Saya bukan ahli kesehatan, tetapi kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama,” ujarnya.
Akbar mengatakan, sejumlah studi di tempat lain mengenai program pemberian makanan di sekolah menunjukkan bahwa program tersebut cenderung meningkatkan kehadiran siswa.
Namun, dampaknya terhadap prestasi pendidikan dan kesehatan, termasuk pemenuhan gizi, relatif rendah.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa hasil studi tersebut tidak bisa langsung dijadikan gambaran dampak MBG di Indonesia.
Menurut Akbar, hingga diskusi berlangsung, belum ada studi yang secara khusus menunjukkan dampak program MBG terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi anak.
Dia mengakui, evaluasi dampak membutuhkan waktu karena program tersebut baru berjalan sekitar satu hingga hampir dua tahun.
Kendati demikian, data evaluasi tetap diperlukan untuk mengukur efektivitas program.
“Artinya memang untuk menguji, melakukan evaluasi dampak tentang anak-anak itu juga mungkin tidak mudah. Tetapi paling enggak sampai hari ini belum ada dampaknya. Makanya bisa dikatakan dampaknya belum nyata,” kata Akbar.
Selain mempertanyakan dampak program, Akbar menyoroti besarnya anggaran MBG pada 2026 yang mengalami beberapa kali perubahan.
Dia menyebut anggaran MBG sempat mencapai Rp335 triliun, yang terdiri dari Rp268 triliun untuk anggaran BGN dan Rp67 triliun sebagai cadangan anggaran.
Namun, alokasi tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp248 triliun dan kembali berubah menjadi Rp217 triliun.
Akbar menilai, meskipun anggaran telah beberapa kali diturunkan, jumlahnya masih tergolong besar.
Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan program tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat yang dapat diukur.
Akbar turut menyoroti risiko pelaksanaan MBG, terutama kasus keracunan yang melibatkan penerima program.
Menurut dia, data mengenai jumlah kasus dan anak yang mengalami keracunan masih berbeda-beda.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai risiko pelaksanaan program.
Dia menilai, ketidaktersediaan data yang konsisten menjadi persoalan serius, mengingat MBG merupakan program dengan alokasi anggaran besar.
“Jadi, ketidakadaan data saja menunjukkan bahwa sebuah program dengan anggaran yang begitu besar itu tidak disiapkan dengan baik,” kata Akbar.