JAKARTA, Probusmedia — Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di era Presiden Prabowo Subianto.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan dari hasil survei, kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia turun dari 74 persen pada Februari 2024 menjadi 40 persen pada Oktober 2026.
Dia menjelaskan tingkat kepuasan tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dua tahun pemerintahan presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik pada Oktober 2004.
Temuan itu disampaikan Saiful dalam program Bedah Politik bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Kepuasan Publik atas Demokrasi Paling Rendah Sejak Reformasi” yang ditayangkan di kanal YouTube SMRC TV, Rabu (14/10/2026).
“Ketidakpuasan ini berhubungan dengan menurunnya kepuasan pada kinerja presiden, dengan kondisi sosial-ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang secara umum dinilai negatif oleh publik,” kata Saiful, yang juga merupakan guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
SMRC melakukan survei terhadap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilaksanakan.
Populasi survei dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kepemilikan telepon seluler.
Pada kelompok responden yang memiliki telepon seluler, SMRC mengambil sampel sebanyak 1.013 orang secara acak menggunakan metode double sampling. Wawancara dilakukan melalui telepon.
Sementara itu, pada kelompok responden yang tidak memiliki telepon seluler, sebanyak 200 orang dipilih secara acak menggunakan metode stratified multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
Dengan demikian, total sampel dalam survei tersebut mencapai 1.213 responden.SMRC memperkirakan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.
Survei tersebut dilakukan pada 1-10 Oktober 2026, saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua.