JAKARTA, Probusmedia — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menetapkan tiga bidang strategis untuk memperkuat pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Tiga bidang tersebut yakni Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar, Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno, serta Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung.
Pembagian itu menyederhanakan struktur sebelumnya yang terdiri dari empat komisi. Bamsoet tergabung dalam Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata,” kata Bamsoet dalam keterangannya.
Menurut dia, Wantimpres perlu memberikan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai tantangan nasional, mulai dari persoalan geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran.
Dia berharap pembagian tersebut memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden lebih terarah dan dapat ditindaklanjuti.
Selanjutnya, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan berfokus pada stabilitas politik, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pertahanan, keamanan nasional, serta ancaman siber dan kejahatan lintas negara.
Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial akan mengkaji perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bamsoet mengatakan, keberhasilan program pemerintah perlu diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, termasuk penurunan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya,” ujarnya.
Bidang Ekonomi dan Keuangan akan memberikan pertimbangan terkait kebijakan fiskal, investasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan dan energi.
Bamsoet menilai bidang tersebut perlu mengidentifikasi hambatan investasi, tingginya biaya logistik, dan tekanan terhadap industri. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor,” kata Bamsoet.
Dia menambahkan, ketiga bidang tersebut perlu bekerja secara terpadu karena persoalan nasional saling berkaitan. Masalah energi, misalnya, dapat berdampak pada distribusi, harga pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial.
Oleh karena itu, Wantimpres akan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun rekomendasi lintas sektor yang terukur.
Bamsoet menegaskan Wantimpres juga perlu menyampaikan masukan secara objektif kepada Presiden, termasuk ketika suatu kebijakan membutuhkan perbaikan.
“Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab,” ujarnya.