JAKARTA, Probusmedia — Pengamat politik Ray Rangkuti menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi terus membayangi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Pemilu 2029.
Menurut Ray, persoalan tersebut bahkan bisa menjadi penghambat langkah politik keluarga Jokowi.
Sebab, isu ijazah Gibran berpotensi kembali dipersoalkan setiap kali mereka berupaya mengambil langkah politik.
“Ini (pukulan, red) besar bagi keluarga Pak Jokowi. Ini akan menghantui keluarga Pak Jokowi sampai 2029. Bahkan, boleh jadi menyandera langkah politik mereka,”
kata Ray dalam podcast di YouTube Probusmedia bertajuk “Jokowi-Prabowo Mulai Retak, Bagaimana Nasib Gibran?” dikutip Rabu (14/10/2026).
Ray menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU 2024 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.
Menurut dia, polemik tersebut akan terus menjadi sorotan meskipun MK menolak permohonan yang diajukan pemohon.
Ray menilai, penolakan permohonan dan persoalan mengenai keabsahan ijazah merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Dia berpandangan, penolakan permohonan tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Ray, polemik tersebut juga berpotensi kembali muncul apabila Gibran maju dalam kontestasi politik pada 2029.
Dia mengatakan persyaratan pendidikan dan dokumen yang digunakan untuk memenuhinya dapat kembali menjadi bahan perdebatan.
“Kalau mau naik lagi 2029, ya kan harus diperiksa lagi ijazahnya, kecuali nanti undang-undangnya direvisi,” ujar Ray.
Selain itu, Ray menilai polemik ijazah Gibran berpotensi menjadi alat tawar-menawar dalam dinamika politik nasional, terutama terkait langkah politik Jokowi.
Dia menyinggung aktivitas politik Jokowi yang belakangan semakin intens. Dalam situasi tersebut, Ray melihat polemik ijazah Gibran dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang gerak politik keluarga Jokowi.
“Saya kira akan menjadi alat tawar-menawar,” kata Ray.
Meski demikian, Ray menilai dampak polemik tersebut terhadap politik keluarga Jokowi akan bergantung pada perkembangan isu dan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.