Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Kerusakan sejumlah sekolah akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan DPR RI karena menyangkut keselamatan siswa sekaligus keberlangsungan proses pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah segera melakukan pemulihan agar siswa tidak menjadi korban kedua akibat lambannya penanganan pascabencana.
“Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Lalu, Senin (17/8/2026).
Politikus PKB itu meminta pemerintah pusat dan daerah segera mendata seluruh sekolah terdampak untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing bangunan.
Menurut dia, sekolah yang dinilai membahayakan keselamatan tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak. Pemerintah juga perlu menyiapkan ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung.
Lalu turut mendorong pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk memperbaiki sekolah yang terdampak gempa.
Menurutnya, pemulihan sarana pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur serta dibarengi dengan dukungan bagi guru dan siswa yang terdampak bencana.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” ujarnya.
Menurut Lalu, pembangunan kembali sekolah yang rusak harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih aman, bukan sekadar memperbaiki bangunan lama.
Karena itu, setiap pembangunan kembali sekolah perlu menerapkan standar konstruksi tahan gempa untuk mengantisipasi potensi bencana di kemudian hari.
“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.
Selain memperbaiki infrastruktur, Lalu meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana di lingkungan sekolah.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan jalur evakuasi, menggelar simulasi gempa secara rutin, memberikan pelatihan kepada guru, serta meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan siswa.
Dia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari pengelolaan satuan pendidikan, terutama di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi seperti NTT.
Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh warga sekolah dalam menghadapi situasi darurat.
Lalu juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang terdampak gempa.
Menurut dia, anggaran negara yang disalurkan untuk pemulihan pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” katanya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban gempa magnitudo 7 di NTT. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal dunia mencapai 68 orang.
“68 jiwa yang meninggal,” kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (17/8/2026).
