Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Presiden Prabowo Subianto menilai hubungan pemerintah dan DPR RI saat ini berjalan semakin sinergis dalam mendukung berbagai agenda untuk kepentingan rakyat.
Prabowo mengatakan kerja sama yang erat antara pemerintah dan DPR tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya fungsi demokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut dia, demokrasi tetap membutuhkan pengawasan dan kritik agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Saya berterima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik,” kata Prabowo.
Kepala Negara menegaskan pemerintah dan DPR tetap perlu bekerja secara cepat agar berbagai kebijakan yang dihasilkan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kinerja DPR RI yang dinilai telah menunjukkan hasil melalui kerja sama tersebut.
“Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita, dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang hadir dalam rapat tersebut. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dari peserta rapat paripurna.
“Dan terima kasih khusus sekali lagi khusus PDIP,” kata Prabowo.
Ia kemudian mengaitkan sejumlah kebijakan pemerintah dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi salah satu identitas politik PDIP.
Prabowo menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah pada dasarnya memiliki semangat yang sejalan dengan gagasan kerakyatan.
“Sebenarnya ini bukan prabowonomics, ini marhaen ini, PDIP susah tidak mendukung ini,” ujar Prabowo.
Ia menyebut pendekatan yang digunakan juga memiliki semangat ekonomi kerakyatan atau marhaen yang menjadi bagian dari pemikiran politik PDIP.
