JAKARTA, Probusmedia — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menduga Indonesia belum pernah merasakan masa-masa demokrasi. Meski, Indonesia disebut sebagai negara demokrasi.
Hal tersebut diungkap Zainal Arifin Mochtar alias Uceng dalam siniar atau podcast di akun Youtube Probus Media Digital. Zainal menyebutkan selama ini, Indonesia menganut sistem otoritarian yang hanya bersalin wajah rezim saja.
” Sebenarnya pertanyaan yang paling menarik buat Indonesia itu adalah, apakah Indonesia pernah menikmati masa demokrasi. Dugaan saya enggak, yang terjadi sebenarnya adalah otoritarianisme yang bersalin rupa saja, berubah dari satu rezim ke rezim yang lain,”
ujar Zainal Arifin Mochtar dikutip Sabtu (3/10/2026).
Zainal menuturkan sistem demokrasi Indonesia rusak ketika partai politik tidak mampu memberikan kritikan keras untuk presiden. Dipaparkan, demokrasi mensyaratkan adanya check and balances yang dilakukan partai politik dengan berbasis pada ideologi masing-masing. Namun, partai politik yang ada di Indonesia justru tidak memiliki kedalaman ideologi sehingga tidak mampu menjadi penyeimbang kekuasaan.
“Jadi spektrum ideologis itu enggak ada, jadi check and balance secara ideologis itu enggak ada. Padahal syarat demokrasi adalah kenapa membutuhkan partai yang lebih dari satu supaya ada spektrum ideologi yang berbeda, ada mengkritik secara ideologis,” kata dia.
Zainal menyebut lembaga legislatif dan yudikatif Indonesia sudah diintervensi oleh eksekutif. Sehingga, sudah tak ada lagi pengawasan terhadap kinerja presiden.
“Dalam kasus kita kan legislatifnya diintervensi oleh eksekutif jadi legislatifnya enggak berani beda pendapat kan. Siapa partai yang berani beda pendapat dengan presiden? Presiden kan sekarang maha benar dari segala yang dia inginkan,” paparnya.
Untuk itu, kata Zainal, masyarakat sipil mengambil peran yang seharusnya dilakukan partai politik, yakni mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kapasitas masyarakat sipil terbatas untuk memberikan kritikan.
“Maksud saya kita punya pembagian antara pemerintah dan pengawas pemerintah, tapi pengawasnya ini enggak berjalan kan. Yang berjalan akhirnya masyarakat sipil kan, tetapi masyarakat sipil kan punya kemampuan terbatas. Itu penyebab check and balance tidak berjalan,” kata Uceng, sapaan Zainal Arifin.
Dia menyebut jika lembaga yang semestinya menjadi pengawas presiden sudah diintervensi, maka sistem demokrasi sebuah negara akan mati.
“Jadi ada lagi penjelasan bahwa politik Indonesia adalah berkartel. Karena berkartel jadi check and balance-nya enggak jalan,” tegasnya.