JAKARTA, Probusmedia — Reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026), tidak hanya mengubah susunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan Prabowo mengutak-atik jajaran pembantunya itu juga dinilai memperlihatkan perubahan konstelasi kekuasaan di lingkar pemerintahan.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai perubahan sejumlah posisi strategis menjadi momentum konsolidasi politik Prabowo.
Dalam reshuffle tersebut, Prabowo mengangkat Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.
Prabowo juga menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Adi menilai perubahan tersebut menjadi penanda berakhirnya dominasi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, sejumlah figur yang selama ini dinilai dekat dengan Jokowi mengalami rotasi, sementara sejumlah posisi strategis ditempati figur yang dianggap lebih dekat dengan Prabowo.
“Reshuffle 1 Oktober momen berakhirnya era dominasi Jokowi dan momentum konsolidasi politik Prabowo,” kata Adi saat dihubungi Probusmedia, Sabtu (3/10/2026).
Adi menyebut pergantian di sejumlah posisi strategis, termasuk Kapolri dan menko PMK, sebagai bagian dari perubahan konfigurasi tersebut.
Adi menyatakan langkah itu menunjukkan Prabowo semakin leluasa menentukan orang-orang yang mengisi posisi penting dalam pemerintahannya.
“Jelas ini momen konsolidasi. Pada saat bersamaan, Jokowi’s man memang tetap diakomodasi tapi tidak dalam posisi strategis powerful,” ujarnya.
Adi mengatakan Prabowo tidak sepenuhnya menyingkirkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Namun, posisi mereka kini lebih banyak berada dalam ruang yang tidak secara langsung menentukan pusat kekuasaan.
“Satu sisi, Prabowo geser orang-orang Jokowi digantikan dengan orang-orangnya Prabowo, tapi sisi lainnya orang-orang Jokowi masih tetap dirangkul,” kata Adi.
Adi menambahkan pendekatan tersebut membuat Jokowi tetap memiliki ruang dalam pemerintahan, meski pengaruh politiknya dinilai tidak lagi sebesar sebelumnya.
“Jokowi powerless tapi masih tetap dirangkul untuk hindari kesan Solo ditinggalkan,” ujarnya.
Posisi Gibran Makin Rumit
Konfigurasi baru tersebut, menurut Adi, turut membuat posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi lebih kompleks di tengah pemerintahan Prabowo.
Secara konstitusional Gibran tetap menjabat sebagai wapres, tetapi Adi menilai ruang politiknya menghadapi tantangan karena sejumlah aktor lain semakin mendapatkan posisi penting.
“Makin rumit posisi Gibran. Secara legal formal memang wapres, tapi peran dan sinar politiknya mulai tergusur dengan aktor lain di internal koalisi,” ujar Adi.
Persoalan lainnya, kata Adi, Gibran tidak memiliki kendaraan partai politik yang secara langsung menjadi basis kekuatan politiknya di internal koalisi pemerintahan.
Kondisi tersebut dinilai membuat posisi tawar politik Gibran menjadi lebih terbatas dibandingkan sejumlah aktor yang memiliki dukungan partai.
“Apalagi pada saat bersamaan, Gibran tak punya back up partai politik yang membuat bargaining politiknya sangat lemah di internal koalisi,” katanya.
Adi kemudian menggambarkan posisi politik Gibran dengan perumpamaan berada di tengah keramaian, tetapi tidak memiliki sandaran politik yang kuat. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat ruang gerak politik Gibran semakin kompleks.
“Ibarat kata Wapres Gibran seperti orang yang sepi di tengah keramaian, tak punya teman dan tak punya sandaran politik,” ujar Adi.