JAKARTA, Probusmedia — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng mengatakan saat ini tidak ada partai politik yang berani mengkritik kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Uceng menyebut partai politik hanya berani bertarung ketika kontestasi pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, ketika Pemilu selesai, partai politik kembali membentuk kelompok atau berkartel.
“(Prabowo) ngomong yang paling ngaco aja, enggak ada partai yang berani kritik, ngomong yang paling ngaco aja. Apapun yang diomong Prabowo diiyain partai, paling ngaco aja sekalian,” ujar Zainal Arifin Mochtar dalam podcast Probus Media eposode ‘Militer Masuk Sipil, Dwifungsi Kembali?’, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Ucheng menyebut sejatinya partai politik bisa menjadi pengawas presiden, apalagi ada perwakilan partai yang duduk di lembaga legislatif. Menurutnya, keberadaan partai kritis secara ideologis merupakan syarat dari demokrasi.
“Jadi spektrum ideologis itu gak ada, jadi checks and balances secara ideologis itu gak ada. Padahal syarat demokrasi adalah kenapa membutuhkan partai yang lebih dari satu supaya ada spektrum ideologi yang berbeda, ada mengkritik secara ideologis,” kata dia.
“Dalam kasus kita kan legislatifnya di intervensi oleh eksekutif jadi legislatifnya gaberani beda pendapat kan. Siapa partai yang berani beda pendapat dengan presiden? Presiden kan sekarang maha benar dari segala yang dia inginkan,” sambungnya.
Menurut Ucheng, saat ini yang berani mengkritik Prabowo adalah masyarakat sipil. Namun, kapasitas masyarakat sipil terbatas untuk memberikan kritikan.
“Maksud saya kita punya pembagian antara pemerintah dan pengawas pemerintah, tapi pengawasnya ini gak berjalan kan. Yang berjalan akhirnya masysrakat sipil kan, tapi masysrakat sipil kan punya kemampuan terbatas. Itu penyebab checks and balances tidak berjalan,” kata Uceng.
Uceng mengatakan jika lembaga yang semestinya menjadi pengawas Presiden sudah diintervensi, maka sistem demokrasi sebuah negara akan mati.
“Jadi ada lagi penjelasan bahwa politik Indonesia adalah berkartel. Karena berkartel jadi checks and balances-nya gak jalan,” ujarnya.