JAKARTA, Probusmedia – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Megawati menilai program BPJS Kesehatan saat ini mulai “dikutak-kutik”.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) itu lantas meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengganggu keberlangsungan program jaminan sosial tersebut.
“Saya lho yang bikin BPJS. Tapi, sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa? Padahal, saya bikin itu untuk rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang,” ucap Megawati di Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Megawati menuturkan BPJS Kesehatan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama karena program tersebut menyangkut akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Dia pun meminta pemerintah menambah anggaran untuk BPJS Kesehatan.
“Nah sekarang itu, eh tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” tegasnya.
Megawati menceritakan latar belakang pembentukan BPJS yang menurutnya berangkat dari keprihatinan terhadap masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Dia mengenang pengalamannya melihat masyarakat harus menjual barang-barang miliknya untuk membiayai pengobatan.
“Saya enggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya sedih melihat rakyat menjual ini, menjual itu,” imbuhnya.
Menurut Megawati, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan dasar.
Dia menegaskan pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia,” tutupnya.
