Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyoroti berulangnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk yang menimpa puluhan siswa di Sumatera Utara (Sumut).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program MBG.
“Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Menurut Hasto, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG menyusul berulangnya kasus keracunan yang menimbulkan korban.
“Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi,” tegasnya.
Hasto mengatakan PDIP memiliki konsep pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang mengedepankan partisipasi warga dalam pelaksanaannya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang pernah menjalankan program pemenuhan gizi dengan melibatkan masyarakat, seperti Surabaya saat dipimpin Tri Rismaharini, Bantul pada masa kepemimpinan Idham Samawi, serta Banyuwangi ketika Abdullah Azwar Anas menjabat bupati.
“PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down,” ujarnya.
Hasto mengusulkan agar pemerintah pusat lebih berperan dalam menetapkan standar, menjamin, dan mengawasi kualitas makanan dalam program MBG. Sementara itu, pelaksanaan di lapangan dapat melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Menurutnya, pola tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat.
