JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendesak Mabes Polri mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi lainnya.
Ia meminta penyidik menelusuri pihak yang memerintahkan penyadapan tersebut karena menduga tindakan itu tidak dilakukan atas inisiatif pribadi Listyo.
“Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan. Mengapa? Karena penyadapan dilakukan oleh organ negara yang merupakan bawahan Presiden, yaitu Kapolri,”
kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Benny menilai penyidik perlu mendalami kepentingan di balik dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara.
Oleh sebab itu, Mabes Polri harus mencari tahu sosok atau dalang yang memberikan perintah kepada Listyo.
“Dilakukan secara inkonstitusional karena pertama, Kapolri menyadap Presiden dan Istana itu harus diselidiki lebih lanjut, atas perintah siapa? Tidak mungkin ini inisiatif pribadi Listyo Sigit,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menduga penyadapan tersebut berpotensi menjadi bagian awal dari agenda perebutan kekuasaan.
Namun, ia menyatakan dugaan itu harus dibuktikan melalui penyelidikan mendalam oleh kepolisian.
“Jadi permulaan perbuatan dari sebuah agenda yang dirancang oleh kelompok dan golongan tertentu. Untuk apa? Untuk meraih, merebut, merampas kekuasaan. Tetapi sekali lagi ini harus diselidiki secara mendalam, secara tajam oleh tim Mabes Polri,” tambahnya.
Benny menyebut terdapat tiga indikator yang perlu diperiksa untuk mendalami dugaan keterkaitan penyadapan dengan upaya makar.
Indikator tersebut meliputi adanya tindakan permulaan, tujuan politik untuk merebut kekuasaan, serta keterlibatan kelompok tertentu.
“Nah, jadi ada tiga kriteria untuk memasuki dugaan penyadapan ini sebagai upaya makar, ya. Perebutan kekuasaan, yang diatur di dalam KUHP kalau saya nggak salah pasal 191, 192, nanti dicek lagi KUHP,” katanya.
Selain itu, penetapan ada atau tidaknya unsur makar harus berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik.
Meski demikian, Benny menduga penyadapan terhadap Prabowo berkaitan dengan upaya merebut kekuasaan.
“Dan kalau saya melihat ini, dugaan saya, ini bukan penyadapan biasa. Penyadapan ilegal biasa, ya, tetapi ini penyadapan yang mengarah pada tindakan untuk merebut kekuasaan,” kata dia.
Selain mengungkap pemberi perintah, Benny meminta kepolisian memeriksa sejumlah jenderal yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Ia menilai keterlibatan sejumlah perwira tinggi perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya persekongkolan politik.
“Ya nanti itu harus diperiksa semua. Menurut saya nanti sejumlah jenderal yang terlibat, jadi kalau melibatkan sejumlah jenderal, itu sudah indikasi kuat bahwa ini adalah konspirasi,” kata Benny.
Benny juga meminta Mabes Polri menelusuri kepada siapa hasil penyadapan tersebut dilaporkan.
Sebab, langkah itu dapat membantu penyidik mengungkap pihak yang diduga berada di balik operasi penyadapan.
“Agar negara kita ini stabil, ya kan? Dan kita kita ingin, ya, bersaing sehat lah, politik,” katanya.