JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang kian meluas sebelum semakin parah dan sulit dikendalikan.
Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang kian meluas sebelum semakin parah dan sulit dikendalikan.
Puan meminta penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak asap dan penurunan kualitas udara.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas di Kalimantan paling banyak tercatat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik.
Selanjutnya, terdapat 560 titik di Kalimantan Barat, masing-masing 74 titik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta tiga titik di Kalimantan Utara.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Karhutla dapat memperburuk kualitas udara, meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mengganggu kegiatan warga dan sekolah, merusak habitat satwa, serta menimbulkan kabut asap lintas batas.
Di sejumlah wilayah terdampak parah, kabut asap bahkan dilaporkan membuat jarak pandang turun drastis.
Di antaranya Banjarbaru dan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang mengalami jarak pandang hanya sekitar 10 meter.
Menghadapi kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah segera menetapkan wilayah operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, seperti kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan pemadaman di daerah.
“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengimbau pemerintah pusat segera turun tangan membantu daerah yang kewalahan menangani karhutla.
“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” kata Puan.
Menurut dia, pemadaman dari darat harus diperkuat untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala setelah permukaan terlihat aman.
Sementara itu, dukungan udara perlu diarahkan ke lokasi yang sulit dijangkau tim di darat, dengan tetap memastikan infrastruktur pemadaman tersedia secara memadai.
“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” katanya.
Selain mempercepat pemadaman, kata Puan, pemerintah memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat secara menyeluruh.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.
Puan juga mendesak pemerintah menetapkan langkah darurat apabila Indeks Pencemaran Udara (API) melampaui ambang batas polusi.
“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” kata Puan.
Di daerah yang terdampak parah, pemerintah daerah juga diminta menambah layanan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan.
“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” katanya.
Puan turut menyoroti dampak kabut asap yang telah meluas hingga ke negara tetangga.
Ratusan sekolah di Malaysia disebut diliburkan akibat kabut asap, sementara Singapura mengingatkan warganya untuk mewaspadai dampak karhutla dari Indonesia.
Karena itu, Puan meminta pemerintah mempercepat penanganan agar persoalan karhutla tidak kembali memicu keberatan dari negara tetangga.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” ujar Puan.
