JAKARTA, Probusmedia – Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor kembali menjadi sorotan DPR di tengah tingginya kebutuhan pangan berbahan baku kedelai, seperti tahu dan tempe.





Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor kembali menjadi sorotan DPR di tengah tingginya kebutuhan pangan berbahan baku kedelai, seperti tahu dan tempe.
Produksi dalam negeri yang masih jauh dari kebutuhan nasional dinilai menunjukkan perlunya langkah serius pemerintah untuk memperkuat sektor hulu hingga hilir.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, mengatakan produksi kedelai nasional pada 2025 diperkirakan hanya berada di kisaran 300.000-350.000 ton.
Angka tersebut terpaut jauh dari kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,6-2,9 juta ton, sementara data BPS mencatat impor kedelai pada tahun yang sama mencapai 2,56 juta ton.
Sekitar 90 persen pasokan kedelai impor tersebut berasal dari Amerika Serikat, yang menunjukkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri.
Firman menilai kondisi ini perlu segera diatasi karena kedelai merupakan salah satu bahan baku penting dalam konsumsi pangan masyarakat.
Menurut Firman, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah varietas kedelai lokal yang berpotensi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri.
“Padahal, Indonesia memiliki varietas lokal seperti Grobogan dan Anjasmoro yang memiliki masa panen sekitar 80-90 hari dan dinilai memiliki kualitas yang baik,”
kata Firman di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Untuk mengurangi ketergantungan impor, Firman mendorong pemerintah melakukan intervensi secara menyeluruh, mulai dari penyediaan lahan hingga pemasaran hasil panen.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni menyediakan sedikitnya 1 juta hektare lahan untuk budidaya kedelai, sekaligus memastikan kemitraan dan penyerapan hasil produksi petani.
Selain memperluas lahan, pemerintah dinilai perlu memperketat pengendalian impor dan mempercepat pengembangan benih kedelai unggul.
Kebijakan tersebut dianggap penting agar peningkatan produksi nasional tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga didukung peningkatan kualitas dan produktivitas tanaman.
Firman juga menyoroti produktivitas kedelai nasional yang saat ini berada di kisaran 1,6 ton per hektare.
Menurut dia, angka tersebut masih dapat ditingkatkan hingga mencapai 3-4 ton per hektare melalui penggunaan benih unggul dan dukungan teknologi pertanian.
“Harus ada keberpihakan nyata agar petani kedelai sejahtera dan Indonesia bisa surplus kedelai,” kata Firman.
Ia menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi kunci untuk memperkuat produksi kedelai nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.