JAKARTA, Probusmedia — DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui menjadi undang-undang?”
tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Sebelumnya, Habiburokhman melaporkan pembahasan bersama pemerintah telah menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Salah satu substansi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan untuk memastikan hak-hak pihak terkait terlindungi.
RUU ini juga memperluas perhatian terhadap aset yang berasal dari tindak pidana selain korupsi.
Salah satunya adalah penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Habiburokhman menegaskan, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan.
Ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memenuhi persyaratan hukum.
“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.








