JAKARTA, Probusmedia — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin berencana mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan Indonesia.
Sjafrie menyampaikan rencana tersebut setelah melakukan komunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, pembaruan regulasi diperlukan agar aturan pertahanan negara dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan strategis saat ini.
“Tujuannya adalah bertukar pikiran dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Sjafrie menilai UU Nomor 3 Tahun 2002 perlu diperbarui karena belum mengalami penyempurnaan yang memadai untuk menjawab perkembangan situasi pertahanan. Sementara itu, Undang-Undang TNI telah lebih dahulu mengalami revisi.
“Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali dan belum mengalami satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek perkembangan pertahanan yang belum terakomodasi dalam regulasi tersebut. Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan ketertinggalan apabila pemerintah masih menggunakan ketentuan yang disusun berdasarkan kebutuhan pada masa lalu.
Ia menyebut usulan tersebut mendapat sambutan positif dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama DPR.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyampaikan niat tersebut dan disambut dengan baik dengan rencana mengadakan revisi,” katanya.
Sjafrie turut menyoroti belum dicantumkannya strategi pertahanan negara secara eksplisit dalam UU Nomor 3 Tahun 2002. Padahal, Indonesia saat ini menerapkan strategi pertahanan defensif yang tidak berorientasi pada tindakan menyerang negara lain.
“Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, tidak tersurat mengenai strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif,” jelasnya.
Ia menegaskan, strategi pertahanan Indonesia tidak didasarkan pada keinginan maupun kepentingan untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi wilayah kedaulatan dan kepentingan nasional.
“Strategi pertahanan kita tidak mempunyai pemikiran, niat, kepentingan, atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Namun, ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional,” kata Sjafrie.
Menurut dia, prinsip pertahanan tersebut perlu dituangkan secara jelas dalam regulasi agar memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu, substansi mengenai strategi pertahanan defensif akan menjadi salah satu materi yang dipertimbangkan dalam revisi UU Pertahanan.
“Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan dalam rencana revisi tersebut,” ujarnya.







