JAKARTA, Probusmedia — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Dalam Pasal 6 draf UU Perampasan Aset yang diterima, aparat penegak hukum bisa merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap tersangka atau terdakwa.
Pasal ini mengatur lima kondisi yang memungkinkan negara merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Pertama, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia. Kedua, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri.
Ketiga, tersangka atau terdakwa yang mengalami sakit permanen. Keempat, pelaku yang tidak diketahui identitasnya.
Kelima, pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Meski demikian, perampasan aset melalui mekanisme tersebut tidak dapat dilakukan tanpa batasan nilai.
Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa aset yang dapat dirampas harus memiliki nilai paling sedikit Rp 1 miliar.
“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian bunyi Pasal 6 ayat (2) draf UU tersebut.
Apabila terjadi perubahan terhadap batas minimum nilai aset tersebut, penyesuaiannya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perubahan nilai minimum aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan aturan ini, perampasan aset dapat ditempuh meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya, sepanjang memenuhi batas nilai aset yang ditentukan dalam UU tersebut.






