JAKARTA, Probusmedia — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan potensi kerawanan politik dalam pembentukan badan pengelola aset yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Fickar menilai, pembentukan badan tersebut melalui peraturan presiden (perpres) memang lebih sederhana dari sisi efisiensi.
Namun, dia mengatakan mekanisme itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila pengelola maupun pengawasnya diisi orang-orang dari lingkaran kekuatan politik presiden.
Menurut dia, meskipun badan tersebut merupakan institusi negara, orang-orang yang mengisinya bisa berasal dari kekuatan politik dengan pandangan pragmatis tertentu.
“Karena itu mengandung potensi konflik yang rawan, misalnya dengan mengisi badan pengelola aset dan pengawasnya dari orang dalam lingkaran kekuatan politik presiden,”
kata Fickar kepada Probusmedia.id, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan pemerintah sebaiknya tidak membentuk lembaga baru untuk menangani perampasan aset.
Sebab, kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh lembaga penegak hukum yang sudah ada, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fickar menjelaskan, kejaksaan telah memiliki divisi yang menangani pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Sementara itu, penanganan aset hasil korupsi dapat lebih difokuskan kepada KPK.Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, dia mengusulkan agar pengawasan pelaksanaan perampasan aset dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dan Dewan Pengawas KPK.
“Ketimbang membentuk badan baru yang justru penghamburan dana dan tidak efisien,” ujarnya.
Fickar menyarankan agar Perpres menunjuk divisi eksekusi Kejaksaan dan KPK untuk menjalankan tugas-tugas yang diatur dalam UU Perampasan Aset.









