JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Ahmad Iman Sukri mendesak pemerintah dan penyelenggara platform digital lebih terbuka dalam menjalankan kebijakan penghapusan konten di media sosial atau medsos.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui alasan, dasar hukum, hingga pihak yang meminta suatu konten dihapus, baik atas instruksi pemerintah maupun berdasarkan ketentuan internal platform.
Iman menilai, setiap pengguna yang kontennya dihapus harus memperoleh pemberitahuan secara jelas dan transparan. Informasi tersebut juga perlu dilengkapi prosedur pengajuan keberatan serta mekanisme pemulihan apabila penghapusan dilakukan secara keliru.
“Warga berhak tahu atas dasar apa kontennya diturunkan, dan apakah itu atas permintaan pemerintah atau kebijakan platform. Identitas pelapor tentu tetap harus dilindungi, tetapi dasar penurunannya tidak boleh gelap,” kata Iman di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Iman turut menyoroti hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet selama April hingga awal November 2026 yang menemukan 127 kasus penurunan konten digital.
Sebanyak 94 kasus di antaranya dilaporkan berkaitan dengan tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Iman mengingatkan agar percepatan penanganan konten sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 127 Tahun 2026 dibarengi prosedur pemulihan yang berkeadilan.
Regulasi tersebut mengharuskan platform menangani konten yang bersifat mendesak paling lama empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses.
“Kalau konten bisa turun dalam hitungan jam, jalur pemulihannya juga harus punya batas waktu yang jelas. Jangan sampai warga biasa baru dipulihkan setelah kasusnya viral,” ujarnya.
Selain itu, Iman mengingatkan kewajiban platform dalam penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
Melalui sistem tersebut, penyelenggara platform digital diwajibkan menyediakan saluran pengaduan agar pengguna dapat mengajukan banding terhadap keputusan moderasi konten.
Ia meminta pemerintah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 September 2026.
“Putusan tersebut mengharuskan pemerintah menyampaikan pemberitahuan secara digital atau tertulis yang disertai alasan sebelum melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dinilai melanggar hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Komdigi membantah kesesuaian data tersebut dengan catatan internal kementerian maupun platform digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini pada 13 November 2026 menyatakan bahwa data pemantauan tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki pihaknya.
Komdigi juga menegaskan bahwa kewenangannya lebih diarahkan pada pengaturan tata kelola ruang digital dan pengawasan kepatuhan platform.







