JAKARTA, Probusmedia — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru menangani pelaksanaan perampasan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan DPR, Kamis (19/11/2026).
Menurut Fickar, kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui divisi yang sudah tersedia di masing-masing lembaga.
“Perampasan aset pada dasarnya merupakan tahapan akhir dari proses perkara pidana, sehingga bersifat eksekutorial, pelaksana putusan peradilan. Kewenangan ini dimiliki kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan,” kata Fickar kepada Probusmedia.id, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, kejaksaan telah memiliki divisi yang menangani pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Oleh karena itu, dia mengatakan pembentukan badan baru dikhawatirkan justru menimbulkan duplikasi kewenangan yang tidak efisien.
Fickar menilai penanganan aset hasil korupsi juga dapat diserahkan kepada KPK.
Dengan demikian, pemerintah bisa memanfaatkan struktur kelembagaan yang sudah ada tanpa harus menambah institusi baru.
“Seharusnya pelaksana perampasan aset ini cukup dikerjakan oleh Kejaksaan atau lebih fokus aset korupsi itu oleh KPK,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dan Dewan Pengawas KPK.
Menurut Fickar, langkah itu lebih tepat dibandingkan membentuk badan baru yang berpotensi menambah pengeluaran negara dan tidak efisien.
Fickar menyarankan agar Peraturan Presiden (PP) menunjuk divisi eksekusi kejaksaan dan KPK untuk menjalankan tugas-tugas yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Dengan demikian, pelaksanaan perampasan aset dapat memanfaatkan lembaga yang sudah ada tanpa harus membentuk badan baru.
Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI, Kamis (19/11/2026), mengatur pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.







