JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menjelaskan bahwa KPK tetap bisa menyita aset tersangka korupsi, meski Undang-Undang Perampasan Aset sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tanak mengatakan bahwa UU Perampasan Aset tetap tidak dapst menghalangi upaya KPK dalam memberantas korupsi.
“Karena tanpa UU tentang Perampasan Aset pun, KPK berwenang melakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap aset tersangka yang diduga berasal dari hasil tipikor,” ujar Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Dia menyebut KPK masih bisa menangkap, menahan hingga melakukan tindakan hukum lainnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Menurutnya, KPK masih tetap merujuk pada aturan yang tertuang dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo UU No. 20 tahun 2001 tentanh Perubahan atas UU Tipikor dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK serta UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
“Selain itu KPK selaku eksekutor dapat melakukan perampasan aset sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Tanak.
Lebih lanjut, kata Tanak, KPK bisa merampas aset koruptor jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut, nantinya digunakan untuk membayar uang denda dan uang pengganti jika perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.
“Bilamana harta dari hasil tipikor yang dilakukan oleh terpidana tidak cukup untuk menutupi pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, selaku eksekutor KPK dapat melakukan perampasan aset terpidana yang bukan berasal dari hasil tipikor sesuai dengan amar putusan pengadilan untuk selanjutnya aset yang telah dirampas dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan KPK,” kata Tanak.
Hasil lelang koruptor akan diserahkan kepada negara untuk menutupi kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara.
“Dengan demikian jelaslah bahwa berlakuknya UU tentang Perampasan Aset, tidak ada halangan bagi KPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan,” ungkap Tanak.
Tanak menegaskan UU Perampasan Aset tidak mengatur tentang kewenangan KPK. Sebab, tugas KPK hanya memberantas korupsi.
“Kalau pun dalam proses penanganan perkara tipikor ada hubungannya dengan masalah perdata, maka KPK akan menyerahkan penanganannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU Tipikor,” tandas dia.
Sebelumnya, DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.






