JAKARTA, Probusmedia — Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Evaluasi tersebut diperlukan agar regulasi pertahanan Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi keamanan dan tantangan global.
“Jadi, pembahasannya masih dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal,”
kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, sistem pertahanan nasional harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
“Menurut saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia,” kata Dave.
Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, evaluasi nantinya akan mencakup strategi pertahanan negara dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan internasional.
Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu diperkuat agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terintegrasi dengan pembagian tugas yang jelas.
“Dalam revisi ini, kita perlu melihat kembali apakah strategi pertahanan negara sudah cukup menjawab tantangan saat ini, termasuk konsep pertahanan defensif aktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembaruan UU Pertahanan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.
“Proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kita ingin memiliki sistem pertahanan yang semakin kuat, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin berencana mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Sjafrie menyampaikan rencana tersebut setelah melakukan komunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, pembaruan regulasi diperlukan agar aturan pertahanan negara dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan strategis saat ini.









