JAKARTA, Probusmedia — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi salah satu penyebab pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, terhenti selama lebih dari 10 tahun.
“Hampir 10 tahun lebih tidak ada progres karena memang itu tadi perubahan kebijakan yang ada,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Pramono mengatakan pembangunan JLNT Pluit dimulai sejak 2015. Namun, proyek sepanjang 1,5 kilometer ini terhenti akibat perubahan kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Meski demikian, Pemprov DKI kini memprioritaskan penyelesaian proyek tersebut.
Pramono menilai keberadaan JLNT Pluit dapat meningkatkan konektivitas kawasan Pluit dan Muara Karang.
“Kalau ini bisa diselesaikan pasti akan sangat membantu masyarakat yang ada di Pluit, di Muara Karang, dan sekitarnya,” jelasnya.
Pramono juga meminta pengembang mempercepat pembangunan JLNT Pluit beserta tiga jembatan pendukung. Ia menargetkan seluruh proyek tersebut rampung pada April 2027.
“Tiga itu yang saya harapkan bisa diselesaikan pada bulan April,” ujarnya.
Pramono meyebutkan pembangunan JLNT Pluit memakan anggaran sekitar Rp600 miliar. Ia berharap penyelesaian seluruh proyek tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Termasuk tiga jembatan yang juga saya minta untuk diselesaikan dan kalau itu selesai bulan April manfaatnya banyaklah,” pungkasnya.







