JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah periksa anggota Komite Eksekutif (Exco) Endri Erawan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) . Endri diperiksa sebagai saksi pada Senin (16/11/2026).
“Saksi Saudara ERW (Endri Erawan) didalami terkait aliran uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari per metrik ton batu bara,”
ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Endri ketika diperiksa Senin kemarin, kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama.
Dia diperiksa bersama dengan anak buahnya selaku staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama, Yospita Feronika Ginting, dan satu pihak swasta lainnya Dwi Wachyu Noor Afiah selaku Direktur PT Lembuswana Perkasa.
Diketahui, Rita sudah pernah terlibat kasus korupsi berupa gratifikasi, namun Rita sudah menjalani masa hukumannya dan telah bebas.
Pada awal tahun 2018, KPK tetapkan Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka pencucian uang. KPK menduga bahwa keduanya telah menyamarkan gartifikasi senilai Rp436 miliar.
KPK menduga Rita dan Khairudin menerima fee atas proyek, fee atas perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kemudian, Rita dan Khairudin disebut sudah membelanjakan hasil gratifikasi untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain. Dia juga membeli tanah, dan menyimpan uang atas nama orang lain.
Selanjutnya, sejumlah kendaraan yang dibeli Rita sudah disita oleh penyidik KPK.
Setelah itu, pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut masih berkaitan dengan Rita Widyasari.
Tiga perusahaan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit pada bulan Februari lalu itu adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.
Ketiganya merupakan perusahaan yang memproduksi batu bara dan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, diduga menjadi alat untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh Rita.
Dalam proses berjalan, banyak saksi yang juga sudah dilakukan pemeriksaan. Di antaranya Rita Widyasari, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Nabil Husein Said Amin Al Rasydi, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, hingga pihak swasta bernama Geisz Chalifah.