JAKARTA, Probusmedia – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang negara agar kebijakan fiskal saat ini tidak berubah menjadi beban bagi generasi mendatang.
Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang negara agar kebijakan fiskal saat ini tidak berubah menjadi beban bagi generasi mendatang.
Puan menilai pembangunan nasional harus menjadi instrumen negara untuk memperkuat persatuan sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang setara atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam agenda itu hadir juga Presiden Prabowo Subianto.
“Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,”
kata Puan.
Menurut dia, negara harus hadir secara merata agar tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan hanya karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pegunungan, atau wilayah terpencil.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,”ujarnya.
Dalam pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, DPR RI meminta pemerintah memperhatikan sejumlah aspek penting, terutama terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pemerataan pembangunan.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, setiap kebijakan anggaran harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus keberlanjutan ekonomi nasional.
Puan mengatakan penerimaan negara harus dikumpulkan secara adil tanpa mengorbankan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha.
“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” kata Puan.
Di sisi lain, belanja negara dinilai perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang terukur.
Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sorotan berikutnya diarahkan pada pengelolaan defisit dan utang negara yang harus dilakukan secara cermat, terukur, serta bertanggung jawab.
“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” ujar Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya transfer ke daerah sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkecil kesenjangan pembangunan.
Menurut dia, anggaran yang dikirimkan ke daerah harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan APBN tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan angka dan program yang tercantum dalam dokumen negara.
“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Karena itu, Puan menyebut keberhasilan penyusunan APBN harus diukur dari kemampuan kebijakan, program, dan anggaran dalam menciptakan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
