JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Desakan itu disampaikan menyusul kebakaran yang telah berlangsung selama tiga bulan dan berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Daniel menilai, penanganan karhutla sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan. Sementara itu, asap kebakaran masih mengganggu kehidupan warga di wilayah terdampak.
“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, 3 bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan,” kata Daniel dikutip Selasa (13/10/2026).
Menurut Daniel, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian masyarakat.
“Asap masih tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dia mengakui pemerintah telah berupaya memadamkan kebakaran.
Namun, menurut dia, upaya tersebut perlu diperkuat dengan langkah strategis mengingat lamanya kebakaran berlangsung dan luasnya dampak yang ditimbulkan.
Daniel menilai, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan agar pengerahan sumber daya untuk menangani karhutla dapat dilakukan secara lebih luas.
“Dengan waktu yang sudah 3 bulan ini pemerintah harus mengambil langkah strategis salah satu menetapkan status bencana Karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kata dia.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, Daniel meminta pemerintah membuka peluang bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman karhutla.
Menurut dia, keterlibatan pihak internasional tidak berarti pemerintah Indonesia tidak mampu menangani kebakaran.
Sebaliknya, kerja sama diperlukan karena dampak asap dinilai telah meluas hingga lintas negara.
“Agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran, bantuan luar negeri juga kita butuhkan, kita tidak menutup diri, ini bukan menunjukkan pemerintah lemah tapi ini masalah yang sangat besar, dan berdampak antar negara yang butuh kerjasama antar kawasan,” tuturnya.
Daniel menyebut Malaysia sebagai salah satu negara tetangga yang menurutnya telah membuka diri untuk membantu penanganan karhutla.
Dia berharap pemerintah mempertimbangkan peluang kerja sama tersebut agar pemadaman kebakaran dan penanganan dampak asap dapat dipercepat.
Daniel juga meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia, yang berada di wilayah terdampak asap.
Jika kondisi belum aman bagi kesehatan, dia mengusulkan agar kelompok tersebut sementara diungsikan ke daerah yang terbebas dari paparan asap.
“Kami atas nama rakyat yang terdampak memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan menetapkan status kebencanaan ini sebagai bencana nasional, bila perlu anak anak kecil orang tua diungsikan dulu ke daerah yang aman dari asap,” kata Daniel.
Dia menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi karhutla yang berkepanjangan.
Menurut Daniel, kondisi di wilayah terdampak tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhtula,” ujar dia.