Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Presiden RI Prabowo Subianto tak menyangka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 1.704 perusahaan. Prabowo ingin memangkas jumlahnya menjadi 300 perusahaan.
Hal itu diungkap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan 2026 yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Saya mengira BUMN ada 300 atau 400, ternyata 1704. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai bahwa banyak BUMN yang tidak produktif saat ini. Menurutnya, banyak BUMN yang memoles laporan keuangannya agar terlihat untung.
“Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini,” kata dia.
Dengan begitu, Prabowo ingin membentuk Pengadilan Ad Hoc khusus mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan BUMN.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” tukasnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga berencana memberikan amnesti khusus bagi para direksi BUMN yang melakukan penyelewengan.
“Saya akan meminta, perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti usus untuk mereka yang bertobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” beber Prabowo.
