JAKARTA, Probusmedia — Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengagendakan sidang terhadap terduga pelanggar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Di tengah jadwal sidang etik terssebut, Polri mengubah aturan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 dengan menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Salah satu perubahan yang diatur adalah sidang etik dapat digelar secara daring atau melalui media elektronik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian aturan kode etik profesi Polri.
“Ketentuan baru itu tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,”
kata Trunuyudo, Kamis (19/11/2026).
Perpol tersebut diundangkan pada 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.
Terdapat dua ketentuan yang mengalami perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Pertama, terkait susunan keanggotaan KKEP. Pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa anggota KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Kedua, aturan mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Pasal 59 ayat (2) kini mengatur bahwa sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Dengan ketentuan tersebut, terduga pelanggar tidak selalu harus hadir secara fisik di ruang sidang.
“Kehadiran melalui konferensi video atau media elektronik lainnya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan Ketua KKEP,” tambahnya.
Menurutnya, pengaturan sidang secara daring memberikan alternatif pelaksanaan sidang etik, terutama ketika terduga pelanggar berada di lokasi yang jauh atau memiliki kendala untuk hadir secara langsung.
Mekanisme tersebut juga dapat mengurangi kebutuhan mobilisasi personel, pengawalan, serta biaya perjalanan dalam proses persidangan.
Meski demikian, sidang daring tidak berlaku otomatis untuk seluruh perkara. Persetujuan tetap berada pada Ketua KKEP sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2).
Dengan demikian, kehadiran terduga pelanggar tetap menjadi kewajiban, tetapi dapat dilakukan melalui sarana elektronik.
Sesuaikan Aturan dengan UU Polri
Perubahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut juga dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan kode etik profesi Polri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , sebagaimana terakhir diubah melalui UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri.
Dalam aturan tersebut, pelaksanaan ketentuan kode etik profesi Polri diatur melalui keputusan kapolri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3).
Sementara itu, susunan organisasi dan tata kerja KKEP diatur melalui Keputusan Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2). Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mulai berlaku sejak diundangkan pada 16 November 2026.









