JAKARTA, Probusmedia — Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal terkait kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Propam Polri, dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Bareskrim juga menggandeng Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta sejumlah ahli.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan membahas fakta dan bukti baru yang diperoleh selama proses penyidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” kata Susatyo dalam keterangannya di Jakarta.
Setelah gelar perkara internal, Bareskrim berencana melakukan ekspose perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Rumah tersebut diduga menjadi posko makar yang digunakan salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso.
Susatyo mengatakan, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya.
Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.
Bareskrim sebelumnya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo, termasuk dugaan pemufakatan jahat.
Perkara tersebut diduga berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka masing-masing ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan antara perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar terhadap presiden.







