JAKARTA, Probusmedia — Undang-undang Perampasan Aset turut mengatur ketentuan bahwa kekayaan atau harta dari hasil tindak pidana umum juga bisa dirampas untuk negara.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 3, yang mengatur tentang perampasan aset bisa dilakukan selain tindak pidana korupsi.
Tindak pidana lain yang dimaksud yakni tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Kemudian, aset harta bandar judol hingga tindak pidana travel haji tersebut dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 poin tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
“Yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas, antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto,” bunyi UU Perampasan Aset Pasal 4 ayat (3).
Di sisi lain, Pasal 2 mengatur tentang perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Pasal 3 mengatur dua keadaan diterapkan dalam perampasan aset, diantaranya yakni berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Aturan ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan.







