JAKARTA, Probusmedia — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan situasi persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurutnya, Eko Hadi dalam persidangan mengaku menyesal dan meminta maaf seusai dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri, Selasa (17/11/2026).
Anam mengatakan meski mengajukan banding atas putusan KKEP, Eko Hadi tetap merasa bersalah.
“Ya, juga ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri.
Anam mengatakan, seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan diberikan kesempatan menyampaikan keterangan secara menyeluruh.
Menurut dia, pemeriksaan mencakup kepentingan para pihak, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara.
“Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa,” ujarnya.
Berdasarkan proses tersebut, Anam menilai konstruksi perkara dapat terlihat dengan jelas.
Dia menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai aturan sehingga kredibilitas proses pemeriksaan tetap terjaga.
“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga,” kata Anam.
Eko Hadi dijatuhi PTDH
Majelis sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi setelah menyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dijatuhi dua jenis sanksi.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Dalam putusan majelis, Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perpol tersebut telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.






