JAKARTA, Probusmedia — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution telah berjalan sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan, pihaknya hadir untuk memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai ketentuan dan setiap pihak mendapatkan hak yang sama.
“Kompolnas di sini datang untuk memastikan beberapa hal. Bagaimana prosedur berjalan, terus bagaimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam proses ini,”
kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anam menjelaskan, Kompolnas memantau proses pemeriksaan saksi dan pendalaman barang bukti dalam persidangan.
Menurut dia, setiap pihak juga diberikan kesempatan untuk menggali keterangan saksi maupun memeriksa bukti yang dihadirkan.
“Kami melihat bahwa proses tersebut memang menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Ahrie dijatuhi sanksi pemecatan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding setelah mendengar putusan sidang etik.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Isir Selasa (10/11/2026).
Dalam sidang tersebut, Komisi KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Persidangan dipimpin Komjen Rudy Darmoko sebagai ketua komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Roma Hutajulu.
Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi.









