JAKARTA, Probusmedia — Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, pada pekan depan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, susunan majelis sidang etik akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan tersebut mengatur ketentuan mengenai pangkat anggota komisi yang menangani sidang etik terhadap anggota Polri.
“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,”
kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menyampaikan hal tersebut saat merespons mengenai pangkat anggota majelis KKEP yang akan menyidangkan Listyo Sigit, mengingat mantan Kapolri tersebut berpangkat jenderal polisi bintang empat.
Dalam Pasal 42 Ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026, diatur bahwa keanggotaan KKEP terdiri dari anggota yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Menurut Trunoyudo, ketentuan tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit.
“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.
Meski demikian, Polri belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang maupun susunan anggota majelis KKEP yang akan memeriksa Listyo Sigit.
2 Jenderal Polisi Sudah Dipecat
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi administratif berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Ahrie Sonta menyatakan banding atas putusan tersebut.
Selanjutnya, sidang etik terhadap Eko Hadi digelar pada Selasa (17/11/2026). Majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi.
Eko Hadi turut mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
Dengan demikian, sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi agenda lanjutan Polri dalam memproses dugaan pelanggaran kode etik empat perwira tinggi yang terseret kasus penyadapan ilegal tersebut.








