JAKARTA, Probusmedia — Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah komisi sidang menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, yakni Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, Eko juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam sidang tersebut, komisi menghadirkan sembilan orang saksi.
“Salah satunya merupakan saksi yang meringankan saudari DR, yang dihadirkan atas permintaan Eko dan izin ketua komisi sidang,” jelasnya.
Komisi sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua.
Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan, terdapat dua jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Eko.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
“Dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” tutupnya.






