Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat mengatur mekanisme perampasan harta tidak sah milik pejabat maupun pegawai aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya dengan menjadikan laporan harta penyelenggara negara (LHKPN) sebagai dasar memilah harta sah dan tidak sah.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai beleid yang mengatur perampasan aset untuk harta tidak sah itu bisa dilakukan melalui non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Tanak meyakini dengan mekanisme tersebut, tidak ada lagi pejabat mengisi LHKPN dengan tidak jujur yang bertujuan menyembunyikan hartanya.
“Kalau ini LHKPN ini dikuatkan dengan perampasan aset itu melalui NCB itu, maka tidak ada satu orang pun pegawai ASN atau pegawai negeri, pejabat penyelenggara negara yang akan melaporkan yang tidak benar, pasti yang benar,”
kata Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/9/2026).
Dikatakan, KPK memiliki kewenangan mewajibkan pejabat dan pegawai ASN agar melaporkan seluruh harta kekayaannya ke LHKPN. Dengan demikian, pejabat wajib menyampaikan hartanya secara jujur. Untuk harta yang tidak dilaporkan dapat dinilai sebagai harta yang bukan milik pejabat dan dapat dirampas melalui NCB.
“Yang namanya bukan punya dia, diambil, dirampas oleh negara, diambil oleh negara,” tegas dia.
Tanak menyatakan perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain perampasan aset tidak sah atau tidak tercantum dalam LHKPN, Tanak mengatakan, perampasan aset melalui NCB dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian negara atas perkara korupsi yang tersangkanya kabur, meninggal dunia, atau barang buktinya tidak mencukupi. Dikatakan, ketentuan megnai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
“Jadi memang itu perlu perampasan aset. Selebihnya memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap dia.
Pria berdarah Toraja itu menilai kepatuhan pejabat dan pegawai ASN dalam melaporkan seluruh harta kekayaannya bukan hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi. Menurutnya, pendapatan negara pun dapat meningkat.
