JAKARTA, Probusmedia — Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian telah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/10/2026). Rustian diperiksa selama sekitar 7 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) atau dana darurat bencana di BNPB.
Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik KPK mencecar Rustian mengenai status kepegawaian adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan di BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rustian dicecar penyidik mengenai dua hal. Salah satunya mengenai status kepegawaian Bima Setiawan dan orang kepercayaan Suharyanto bernama Richard Erlangga sebagai tenaga ahli Kepala BNPB. Bima dan Richard diketahui telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB.
“Yang pertama, Saudara RST (Rustian) selaku sestama sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian, didalami terkait dengan status kepegawaian dari sodara BMS (Bima Setiawan) dan sodara RIC (Richard Erlangga) yang menjadi tenaga ahli atau stafsus kepala BNPB. Ini statusnya seperti apa, apakah penunjukannya resmi, ada di dalam struktur BNPB atau tidak,”
ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
Lebih lanjut, Budi menyebut Rustian juga dicecar oleh penyidik mengenai pengetahuannya selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA di BNPB.
Penyidik juga mendalami mengenai bagaimana penunjukan pembuat komitmen di kasus korupsi dana darurat bencana
“Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB,” sebut Budi.
Berdasarkan pantauan, Rustian selesai pemeriksaan pada Selasa (27/10/2026) sekira pukul 17.00 WIB, sedangkan pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dengan wajah ditutup masker warna putih.
Ketika datang, Rustian melalui pendampingnya terlihat membawa dua tas besar. Namun, tidak diketahui secara jelas isi dalam tas tersebut.
Rustian pun hanya mengakui bahwa telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik KPK. Namun, tak dijelaskan secara detail dokumen apa yang diserahkan.
Selain Rustian, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, diantaranya ialah Tenaga Ahli BNPB, Denny Herman; Tenaga Ahli BNPB sekaligus Purnawirawan TNI, Agus Marsanto; Tenaga Ahli BNPB, Jahidin Cilo; Kepala Biro Perencanaan BNPB Andria Yuferrizal; Kepala Biro SDM BNPB, Yahya Djunaid; Kepala Biro Keuangan BNPB, Pambudi Suroyo Jati; dan ASN di BNPB, Firman Hairu Yusup.
Rustian menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di BNPB. Namun, dia berhasil bebas karena belum terbukti melakukan dugaan korupsi ketika penyidik melakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1×24 jam.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Kelima tersangka itu ialah Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB, Bima Setiawan; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian, Syifa dan Gerry selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bima Setiawan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Richard Erlangga.
Adapun terhadap Gery Prasetiawan selaku penerima, penyidik mengenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan selaku pihak pemberi suap melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.