JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terjait kasus dugaan korupsi dana siap pakai atau dana darurat bencana di BNPB, Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Rustian dicecar penyidik mengenai mekanisme penunjukkan vendor pengadaan barang dan jasa menggunakan dana darurat bencana. Rustian merupakan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB.
“Penyidik juga melakukan pendalaman terhadap saksi Saudara RUS selaku Sestama BNPB sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA di lingkungan BNPB,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Jumat (20/11/2026).
“Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau Dana Siap Pakai itu dilakukan,” lanjutnya.
Budi menegaskan bahwa proses penunjukkan vendor pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui proses mekanisme yang telah diatur. Melainkan, adanya keistimewaan penunjukkan vendor.
“Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” kata dia.
“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” sambungnya.
Pemanggilan Rustian pada Kamis (19/11/2026) merupakan panggilan yang kedua dalam kasus korupsi di BNPB. Rustian pertama dipanggil sebagai saksi pada Selasa (27/10/2026).
Rustian membawa dua tas besar berisikan sejumlah dokumen. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut langsung disita KPK.
Diketahui, KPK juga sudah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam kasus korupsi dana darurat bencana.
Letjen Suharyanto diperiksa bersama dengan satu Deputi di BNPB pada Kamis (12/11/2026) di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Mereka didalami mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB. Keduanya juga didalami terkait penunjukkan langsung vendor pengerjaan proyek tersebut.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka.
Kelima tersangka itu ialah Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB, Bima Setiawan; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian, Syifa dan Gerry selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bima Setiawan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Richard Erlangga.
Sedangkan Gery Prasetiawan selaku penerima, penyidik mengenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan selaku pihak pemberi suap melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.







