JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait RUU Perampasan Aset yang sudah disahkan menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). KPK akan mempelajari secara detail UU Perampasan Aset tersebut.
“KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di KPK, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan KPK masih akan mempelajari pasal per pasal UU Perampasan Aset. Tujuannya, agar bisa mengoptimalisasi upaya penindakan di KPK dengan aset recovery.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga konsern soal itu, konsern soal optimalisasi asset recovery,” kata Budi.
Namun, kata Budi, KPK sebagai lembaga penegakkan hukum akan tetap patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku.
“Dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya konsern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” kata Budi.
Budi menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset ini juga semakin memperkuat pemberantasan korupsi dalam hal melakukan aset recovery.
“Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset,” kata Budi.
Sebelumnya, DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.






