JAKARTA, Probusmedia — Koruptor yang melarikan diri tidak lagi bisa merasa aman. Hartanya tetap bisa dirampas negara, meski perkara pidananya belum diputus pengadilan.
Hal itu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU PATP) berdasarkan draf tim perumus dan tim sinkronisasi DPR pada 16 November 2026 yang diterima Probusmedia.id.
RUU Perampasan Aset membuka peluang bagi negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya berkekuatan hukum tetap.
Mekanisme itu dikenal sebagai non-conviction-based forfeiture (NCBF) atau perampasan secara in rem, yakni gugatan ditujukan terhadap aset, bukan orangnya.
Dalam penjelasan RUU disebutkan, selama ini perampasan aset di Indonesia masih menggunakan metode in personam dengan pendekatan conviction-based forfeiture (CBF), yang mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Kondisi itu dinilai membuat pemulihan kerugian negara belum optimal.
“Undang-Undang ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum pengaturan mekanisme perampasan aset melalui metode in rem dengan pendekatan non-conviction-based forfeiture (NCBF),”
demikian bunyi penjelasan RUU tersebut.
Dua Jalur Perampasan
Pasal 3 draf RUU Perampasan Aset mengatur dua jalur perampasan aset. Pertama, perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.
Dalam jalur ini, perampasan merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan mengikuti pidana pokok.
Kedua, perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Jalur kedua ini diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun, tidak semua perkara bisa menggunakan jalur ini.
Pasal 6 draf RUU Perampasan Aset mengatur, perampasan tanpa putusan pidana hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Selain itu, ada syarat nilai. Aset yang dimohonkan untuk dirampas harus bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000 atau Rp1 miliar. Perubahan nilai minimum itu nantinya akan diatur dengan peraturan pemerintah.
Khusus untuk tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, Pasal 10 mengatur permohonan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik.
Meski dirampas tanpa putusan pidana, Pasal 7 menegaskan, perampasan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Tidak Hanya Korupsi
Ruang lingkup RUU ini tidak hanya korupsi. Pasal 4 menyebutkan, selain korupsi, perampasan aset juga dilakukan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dalam penjelasan Pasal 4, penipuan dan penggelapan berbasis teknologi itu antara lain mencakup perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto.
Sementara itu, Pasal 5 mengatur aset yang dapat dirampas, meliputi:
- Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan orang lain;
- Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan
- Aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Untuk aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, perampasan dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.
Hak Pihak Ketiga
RUU Perampasan Aset juga memberi ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Dalam pemeriksaan di pengadilan, Jaksa pengacara negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.
Sebaliknya, pihak yang mengajukan keberatan wajib membuktikan bahwa aset yang diblokir atau disita merupakan miliknya secara sah, atau bukan merupakan aset tindak pidana.
Apabila keberatan didasarkan pada perolehan yang sah dan beritikad baik, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk membuktikan perolehannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Badan Pengelola dan Badan Pengawas
Untuk mengelola aset yang disita dan dirampas, RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan yang melaksanakan pengelolaan aset yang dibentuk oleh presiden.
Badan tersebut bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang atau tanpa lelang, pemanfaatan, hingga pengembalian aset.
Selain itu, dibentuk pula badan pengawas yang bertugas mengawasi seluruh tahapan perampasan aset dan pengelolaan aset, termasuk mengawasi penyidik dan jaksa pengacara negara.
Badan pengawas juga bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas, menyusun kode etik, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, serta menyampaikan laporan tugas pengawasan secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada presiden dan DPR.
RUU Perampasan Aset ini menegaskan, perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, pelindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.








