JAKARTA, Probusmedia — Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah diresmikan turut mengatur tentang presiden harus membentuk badan baru untuk mengawasi dan mengelola hasil perampasan aset.
Badan baru yang mesti dibentuk oleh presiden dilakukan untuk menjalankan UU Perampasan Aset.
Pembentukan badan baru tersebut tertuang dalam Pasal 61 dalam UU Perampasan Aset.
Bunyi Pasal 61 yakni Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
Anggota badan pengawasan perampasan aset tersebut beranggotakan lima orang. Anggota badan pengawasan akan memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Tugas badan pengawasan tertuang dalam Pasal 62. Badan ini berwenang untuk menyusun kode etik dan menegakkannya apabila ada penyidik atau jaksa pengacara negara yang melanggar.
“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 62 ayat 3 UU Perampasan Aset.
Selanjutnya, pasal yang mengatur soal pengelolaan aset tertuang dalam Pasal 53. Pasla tersebut berisikan tentang pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden.
Kemudian, tugas badan pengelolaan aset tertuang dalam pasal 54. Dalam pasal itu, badan baru ini memiliki kewenangan untuk menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual hasil rampasan.
Sebelumnya, DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.







