JAKARTA, Probusmedia — Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal atau illegal tapping terhadap Presiden Prabowo.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, penerbitan laporan polisi tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Berbagai hasil penyidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan hasil penyelidikan tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait tindak pidana makar,”
kata Asep dikutip Jumat (13/11/2026).
Asep menjelaskan, laporan polisi khusus terkait dugaan makar itu telah diterbitkan dengan empat tersangka, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi.
Keempatnya merupakan orang yang sebelumnya telah ditangani dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Menurut Asep, penanganan perkara dugaan makar tersebut masih berada pada tahap awal.
Penyidik akan melakukan penyelidikan secara intensif sebelum meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
“Dan kemungkinan masih bisa berkembang karena proses ini baru terbit laporan polisi. Kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan,” ujarnya.
Asep menegaskan, Bareskrim akan terus mengembangkan kasus penyadapan ilegal sesuai arahan Kapolri.
Namun, seluruh proses hukum akan dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.Ia juga memastikan, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak asasi manusia dalam penanganan perkara tersebut.
“Polri tidak akan berhenti dalam kasus penyadapan. Kami akan terus melakukan pengembangan dengan dibuktikan bahwa kami sudah menerbitkan laporan polisi. Namun, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan legalitas, serta menghormati hak asasi manusia,” kata Asep.







