JAKARTA, Probusmedia — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah terkait penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.
Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Irjen Eko Hadi Santoso.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penggeledahan dilakukan sekaligus untuk olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,”
kata Susatyo, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan makar.
Perkara itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Namun, Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut.
Dia menyebut, penyidik akan menyampaikan hasil penggeledahan dan olah TKP secara lengkap melalui konferensi pers.
“Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap kamneg (keamanan negara) makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” jelasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap presiden, termasuk pemufakatan jahat.
Dugaan makar tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perbuatan yang disangkakan dijerat dengan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi.
Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang etik KKEP pada pekan depan dan Irjen Slamet Uliandi masih belum dijadwalkan lantaran masalah kesehatan.








