JAKARTA, Probusmedia — Setelah melalui pembahasan di tingkat Komisi III DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi. RUU tersebut disepakati untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR terdekat.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah di ruang rapat Komisi III DPR, komplek parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Setelah mendengar pandangan seluruh fraksi, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut ke tingkat II.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?”
tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I itu juga dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.









