JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu target dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyp Sigit Prabowo Cs. Namun, KPK mengklaim penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit tak ada kaitannya sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang bocor.
“Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,”
ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Taufik mengatakan, hingga saat ini, OTT bocor yang terkonfirmasi KPK hanya terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam kasus kebocoran OTT tersebut, KPK telah menjerat pegawainya Iptu Setya Budi Dias Oktavianto atas kasus dugaan pemerasan.
“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” katanya.
Taufik yakin, penyadapan terhadap KPK tidak ada kaitannya dengan dugaan kebocoran saat kegiatan OTT.
Menurutnya, semua informasi yang menyangkut kegiatan KPK dipastikan tidak dapat diketahui oleh pihak lain.
“Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” beber dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar pihak yang menjadi target dugaan penyadapan oleh para tersangka eks Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi mengatakan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri.
Sementara itu, tiga saksi berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Selain itu ada enam ahli yang dimintai keterangan terdiri dari dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
“Barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan,” kata Suyudi di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
Selain itu, sasaran yang diduga masuk dalam daftar penyadapan meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.









