JAKARTA, Probusmedia — Komisi III DPR memastikan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu pertimbangannya karena ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
“Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,”
kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menyerap aspirasi masyarakat dan mendengarkan pandangan sejumlah ahli. Menurutnya, usulan penerapan illicit enrichment masih menimbulkan perbedaan pendapat.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman
Habiburokhman menyatakan pihaknya telah menghadirkan sedikitnya 15 elemen untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pembahasan itu, terdapat pandangan yang menyatakan illicit enrichment bertentangan dengan HAM.
Selain itu, dia menilai RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang bersifat formil karena mengatur tata cara atau hukum acara perampasan aset.
Sementara itu, illicit enrichment berkaitan dengan norma hukum materiil yang mengatur perbuatan dan ketentuan penghukuman.
“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” katanya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).









