JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus PT Djarum dan sejumlah anak perusahaan mengakali penetapan tarif cukai rokok agar membayar lebih murah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sampai dengan saat ini penyidik masih mendalami modus-modus yang digunakan oleh PT Djarum.
“Ini masih terus kita telusuri, karena memang kemarin baru enam yang dilakukan penggeledahan. Apakah kemudian masih ada perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi, dan atas afiliasinya itu kemudian diduga tidak menggunakan tarif cukai yang semestinya,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (19/11/2026).
Budi menduga modus terencana yang dipakai yakni pemisahan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum. Tujuannya agar terhindar dari tarif utuh yang ditetapkan oleh Bea Cukai.
“Ini kan juga menjadi modus yang terencana ketika suatu perusahaan yang terdiri dari perusahaan induk dan beberapa perusahaan cabang, tapi kemudian melakukan splitting atau pemisahan tarif cukai untuk menghindari pengenaan tarif cukai yang seharusnya,” kata Budi.
Selain itu, Budi menegaskan bahwa saat ini surat perintah penyidikan (Sprindik) kasusnya masih bersifat umum. Sprindik umum tersebut juga belum mengarah spesifik kepada PT Djarum, sehingga masih ada kemungkinan menyasar perusahaan-perusahaan lain yang terindikasi melakukan praktik haram.
“Karena ini memang masih Sprindik umum dan tidak spesifik kepada PT Djarum, maka ini juga nanti terbuka kemungkinan apakah dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Ya semuanya masih terbuka kemungkinan,” kata Budi.
Diketahui, KPK kembali menerbitkan sprindik baru dalam pengembangan kasus dugaan rasuah di lingkungan Bea Cukai pada Kemenkeu. Sprindik tersebut masih bersifat umum sehingga belum ada penetapan tersangka.
Sprindik umum tersebut diterbitkan KPK pada bulan Oktober 2026. Melalui sprindik baru, KPK langsung melakukan upaya penggeledahan.
Dua lokasi awal penyidik langsung menggeledah kantor PT Djarum dan kantor Bea Cukai Kudus, Jawa Tengah.
Kemudian, KPK melanjutkan penggeledahannya kepada enam lokasi yang terafiliasi dengan PT Djarum. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
KPK menjelaskan bahwa sprindik umum tersebut terindikasi kasus korupsi berupa kerugian negara. Berdasarkan hitungan awal, kerugian negaranya mencapai triliunan.






